| dbo:abstract
|
- Japan is a great power and a member of numerous international organizations, including the United Nations (since 1956), the OECD, and the Group of Seven. Although it has renounced its right to declare war, the country maintains Self-Defense Forces that rank as one of the world's strongest militaries. After World War II, Japan experienced record growth in an economic miracle, becoming the second-largest economy in the world by 1990. As of 2021, the country's economy is the third-largest by nominal GDP and the fourth-largest by PPP. Japan has close economic and military relations with the United States, with which it maintains a security alliance. The United States is a major market for Japanese exports and a major source of Japanese imports, and is committed to defending the country, with military bases in Japan. Japan's relationship with South Korea had historically been strained because of Japan's treatment of Koreans during Japanese colonial rule, particularly over the issue of Japan's military using Korean comfort women in World War II. In 2015, Japan agreed to settle the comfort women dispute with South Korea by issuing a formal apology and paying money to the surviving comfort women. Japan is engaged in several territorial disputes with North Korea, South Korea, Russia, China and Taiwan. Relations with Russia have been strained due to Japan's rejection of Russian control of the Southern Kuril Islands, since 1945. For current issues see Foreign relations of Japan. (en)
- Tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri Jepang, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi 1947, dilaksanakan oleh kabinet dan tunduk pada pengawasan keseluruhan dari Diet Nasional. perdana menteri diwajibkan untuk membuat laporan berkala tentang hubungan luar negeri kepada Diet, yang majelis tinggi dan rendahnya masing-masing memiliki sebuah komite urusan luar negeri. Setiap komite melaporkan pertimbangannya ke sesi pleno dari kamar tempatnya berada. Panitia khusus dibentuk sesekali untuk mempertimbangkan pertanyaan khusus. Anggota diet memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kebijakan terkait—secara resmi disebut interpelasi—kepada menteri luar negeri dan perdana menteri. Perjanjian dengan negara asing memerlukan ratifikasi oleh Diet. Sebagai kepala negara, kaisar melakukan fungsi seremonial untuk menerima utusan asing dan membuktikan perjanjian asing yang diratifikasi oleh Diet. Secara konstitusional tokoh dominan dalam sistem politik, perdana menteri memiliki kata akhir dalam keputusan kebijakan luar negeri utama. Menteri luar negeri, seorang anggota senior kabinet, bertindak sebagai kepala penasihat perdana menteri dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Menteri dibantu oleh dua wakil menteri: satu bertanggung jawab atas administrasi, yang berada di puncak struktur Kementerian Urusan Luar Negeri sebagai pejabat karir seniornya, dan yang lainnya bertanggung jawab hubungan politik dengan Diet. Jabatan penting lainnya dalam kementerian termasuk anggota Sekretariat kementerian, yang memiliki divisi yang menangani fungsi konsuler, emigrasi, komunikasi, dan pertukaran budaya, dan direktur berbagai biro regional dan fungsional dalam kementerian. (in)
|
| rdfs:comment
|
- Japan is a great power and a member of numerous international organizations, including the United Nations (since 1956), the OECD, and the Group of Seven. Although it has renounced its right to declare war, the country maintains Self-Defense Forces that rank as one of the world's strongest militaries. After World War II, Japan experienced record growth in an economic miracle, becoming the second-largest economy in the world by 1990. As of 2021, the country's economy is the third-largest by nominal GDP and the fourth-largest by PPP. For current issues see Foreign relations of Japan. (en)
- Tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri Jepang, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi 1947, dilaksanakan oleh kabinet dan tunduk pada pengawasan keseluruhan dari Diet Nasional. perdana menteri diwajibkan untuk membuat laporan berkala tentang hubungan luar negeri kepada Diet, yang majelis tinggi dan rendahnya masing-masing memiliki sebuah komite urusan luar negeri. Setiap komite melaporkan pertimbangannya ke sesi pleno dari kamar tempatnya berada. Panitia khusus dibentuk sesekali untuk mempertimbangkan pertanyaan khusus. Anggota diet memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kebijakan terkait—secara resmi disebut interpelasi—kepada menteri luar negeri dan perdana menteri. Perjanjian dengan negara asing memerlukan ratifikasi oleh Diet. Sebagai kepala negara, kaisar melakukan fungsi (in)
|
