| dbo:abstract
|
- The mass media in Brunei are strictly controlled by the government under Sultan Hassanal Bolkiah, which has effectively imposed martial law in the country since the Brunei Revolt of 1962. News coverage consists of police-beat reporting, lifestyle features, and community events, with little in the way of diverse viewpoints. Reporters Without Borders reports there is "virtually no criticism of the government". The liberal democracy watchdog Freedom House lists Brunei's media as "not free". The privately owned press, Brunei Press Sdn Bhd, publisher of the Borneo Bulletin, is controlled by the sultan's family. Reporters and editors exercise self-censorship on political and religious matters. A press law provides prison terms of up to three years for reporting "false news". (en)
- Media massa di Brunei dikontrol secara ketat oleh pemerintah di bawah Sultan Hassanal Bolkiah, yang secara efektif menerapkan Darurat militer di negara setelah Pemberontakan Brunei pada 1962. Liputan berita terdiri dari laporan kepolisian, gaya hidup, dan even komunitas, dengan sedikit perbedaan dalam sudut pandang. Laporan dari Wartawan Tanpa Batas menyatakan bahwa "tidak ada kritik sama sekali kepada pemerintah". Lembaga pengawas demokrasi Freedom House memasukan Brunei sebagia negara dengan media yang "tidak bebas". Press milik swasta yaitu Brunei Press Sdn Bhd, menerbitkan Borneo Bulletin yang dikontrol oleh keluarga sultan. Reporter dan editor secara mandiri mensensor pemberitaan terkait dengan politik dan agama. Undang-undang pers yang berlaku mengancam penyebar "berita palsu" dengan pidana penjara sampai dengan tiga tahun. (in)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 10486 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- The mass media in Brunei are strictly controlled by the government under Sultan Hassanal Bolkiah, which has effectively imposed martial law in the country since the Brunei Revolt of 1962. News coverage consists of police-beat reporting, lifestyle features, and community events, with little in the way of diverse viewpoints. Reporters Without Borders reports there is "virtually no criticism of the government". The liberal democracy watchdog Freedom House lists Brunei's media as "not free". A press law provides prison terms of up to three years for reporting "false news". (en)
- Media massa di Brunei dikontrol secara ketat oleh pemerintah di bawah Sultan Hassanal Bolkiah, yang secara efektif menerapkan Darurat militer di negara setelah Pemberontakan Brunei pada 1962. Liputan berita terdiri dari laporan kepolisian, gaya hidup, dan even komunitas, dengan sedikit perbedaan dalam sudut pandang. Laporan dari Wartawan Tanpa Batas menyatakan bahwa "tidak ada kritik sama sekali kepada pemerintah". Lembaga pengawas demokrasi Freedom House memasukan Brunei sebagia negara dengan media yang "tidak bebas". (in)
|
| rdfs:label
|
- Mass media in Brunei (en)
- Media massa di Brunei (in)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
