| dbo:abstract
|
- Greece was not one of the ten founding members of the Council of Europe, but it was the first state to join, doing so three months later, on 9 August 1949. In 1953, the Hellenic Parliament unanimously ratified the Council of Europe's human rights treaty, the European Convention on Human Rights, and its first protocol. Greece filed the first interstate case before the European Commission of Human Rights, , in 1956, alleging human rights violations in British Cyprus. In 1967, following a military coup, the Greek junta abolished democracy, bringing itself into conflict with the Council of Europe. In September 1967, Denmark, Norway, Sweden, and the Netherlands filed an interstate application with the Commission regarding human rights abuses in Greece. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe also appointed a rapporteur, Max van der Stoel, to investigate the situation in Greece. On 12 December 1969, following the leaking of the Greek case report of the commission, Greece left the Council of Europe before the matter could be brought to a vote. After the fall of the junta, Greece rejoined the Council of Europe on 28 November 1974. Greece was the first state to have left the Council of Europe. The Constitution of Greece forbids proselytism, a blanket ban which European Court of Human Rights has ruled to be incompatible with Article 9 in multiple influential cases, including and Kokkinakis v. Greece. In both cases, the Court found that, while banning proselytism may be justified under certain circumstances, a blanket ban violates freedom of religion. Greece also participates in the Council of Europe bodies European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), the European Committee for the Prevention of Torture (CPT), and the Group of States against Corruption (GRECO). In 2020, Greece assumed the presidency of the Council of Europe from May to November. That year, the Greek government nominated the European Court of Human Rights for the Nobel Peace Prize. (en)
- Yunani bukanlah salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa, tetapi merupakan negara pertama yang kemudian bergabung dengan organisasi tersebut pada 9 Agustus 1949. Pada 1953, Parlemen Yunani secara bulat meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah naungan Majelis Eropa, yaitu Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta . Yunani memulai pertama di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, yaitu , pada tahun 1956, perihal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Siprus Britania. Pada tahun 1967, setelah , junta Yunani membubarkan demokrasi, sehingga mulai bersitegang dengan Majelis Eropa. Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda melayangkan gugatan terhadap Yunani di Komisi Eropa perihal pelanggaran hak asasi manusia oleh junta Yunani. juga mengangkat seorang pelapor, yaitu Max van der Stoel, untuk menyelidiki keadaan di Yunani. Pada 12 Desember 1969, setelah laporan komisi mengenai perkara Yunani bocor ke umum, Yunani keluar dari Majelis Eropa. Setelah jatuhnya rezim militer di Yunani, Yunani bergabung kembali dengan Majelis Eropa pada 28 November 1974. Hingga kini Yunani adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari Majelis Eropa. Undang-Undang Dasar Yunani melarang . Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam perkara dan , pelarangan menyeluruh ini tidak sesuai dengan hak kebebasan beragama dalam . Dalam kedua perkara ini, mahkamah mendapati bahwa meskipun pelarangan proselitisme dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, pelarangan yang menyeluruh melanggar kebebasan beragama. Yunani juga turut serta dalam lembaga-lembaga Majelis Eropa seperti Komisi Eropa menentang Rasisme dan Intoleransi, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, dan juga . Pada 2020, Yunani memegang kepresidenan Majelis Eropa dari Mei hingga November. Pada tahun itu, pemerintah Yunani menominasikan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa sebagai penerima Hadiah Nobel. (in)
|
| rdfs:comment
|
- Greece was not one of the ten founding members of the Council of Europe, but it was the first state to join, doing so three months later, on 9 August 1949. In 1953, the Hellenic Parliament unanimously ratified the Council of Europe's human rights treaty, the European Convention on Human Rights, and its first protocol. Greece filed the first interstate case before the European Commission of Human Rights, , in 1956, alleging human rights violations in British Cyprus. (en)
- Yunani bukanlah salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa, tetapi merupakan negara pertama yang kemudian bergabung dengan organisasi tersebut pada 9 Agustus 1949. Pada 1953, Parlemen Yunani secara bulat meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah naungan Majelis Eropa, yaitu Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta . Yunani memulai pertama di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, yaitu , pada tahun 1956, perihal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Siprus Britania. (in)
|
