| dbo:abstract
|
- The Leahy Laws or Leahy amendments are U.S. human rights laws that prohibit the U.S. Department of State and Department of Defense from providing military assistance to foreign security force units that violate human rights with impunity. It is named after its principal sponsor, Senator Patrick Leahy (D-Vermont). To implement this law, U.S. embassies, the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, and the appropriate regional bureau of the U.S. Department of State vet potential recipients of security assistance. If a unit is found to have been credibly implicated in a serious abuse of human rights, assistance is denied until the host nation government takes effective steps to bring the responsible persons within the unit to justice. While the U.S. government does not publicly report on foreign armed forces units it has cut off from receiving assistance, press reports have indicated that security force and national defense force units in Bangladesh, Bolivia, Colombia, Guatemala, Mexico, Nigeria, Turkey, Indonesia, Lebanon, and Saint Lucia have been denied assistance due to the Leahy Law. (en)
- Aturan Leahy (bahasa Inggris: Leahy laws atau Leahy amendments) merupakan sebutan kepada dua bagian dari peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang melarang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada angkatan bersenjata negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Aturan ini merujuk pada dua pasal berbeda dalam dua peraturan perundang-undangan federal AS, yaitu:
* Section 620M pada (Foreign Assistance Act of 1961), dikodifikasikan sebagai 22 U.S. Code § 2378d - Limitation on assistance to security forces;
* Section 2249e pada , dikodifikasikan sebagai Sec. 2249e - Prohibition on use of funds for assistance to units of foreign security forces that have committed a gross violation of human rights. Aturan ini dinamakan untuk menghormati sponsor utamanya, Senator Patrick Leahy (D-Vermont). Aturan ini memerintahkan Kemenlu AS, melalui , untuk melakukan penyaringan pada negara yang akan menerima bantuan militer dari anggaran negara AS. Jika negara atau unit tertentu pada angkatan bersenjata negara tersebut terbukti dengan meyakinkan atau terkait erat dengan pelanggaran HAM tertentu, bantuan militer tersebut wajib ditangguhkan sampai negara atau unit tersebut melakukan langkah-langkah konkret mengubah praktek tersebut dan mengadili pelakunya. Pemerintah federal AS tidak merilis laporan eksplisit mengenai angkatan bersenjata asing yang diputus bantuannya oleh karena aturan Leahy. Laporan media mengindikasikan bahwa angkatan bersenjata atau aparat pertahanan nasional di Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Guatemala, Meksiko, Nigeria, Turki, Indonesia, Lebanon, Saint Lucia, dan Pakistan pernah menjadi target pemotongan atau penangguhan bantuan dari aturan ini. (in)
|
